Sabtu, 11 Maret 2017

Palagan-Palagan Penting

Palagan-Palagan Penting

Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada  tanggal 17 Agustus 1945 terjadi protes dari dalam maupun dari luar negeri yang ingin memebatalkan berdirinya Republik Indonesia dan mengubah Dasar Negara (Pancasila). Kedatangan pihak Sekutu Inggris yang memboncengi Belanda, menimbulkan perlawanan rakyat di berbagai daerah dalam mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Adapun berbagai pertempuran fisik dan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut:
1.      Pertempuran Surabaya

Pada tanggal 25 Oktober 1945, brigade 49 di bawah pimpinan A.W.S Mallaby mendarat di Surabaya. Brigade ini merupakan bagian dari Devisi ke-23 di bawah pimpinan Jendral D.C. Howthorn. Mereka ditugaskan oleh Panglima AFNEI untuk melucuti senjata Jepang dan menyelamatkan para interniran sekutu. Kedatangan mereka pada awalnya enggan diterima oleh pemerintah Jawa Timur yang dipimpin oleh Gubernur R.M.T.A Surjo.[1] Namun setelah diadakan perundingan antara wakil-wakil pemerintah RI dengan Brigadier A.W.S. Mallaby maka tercapailah suatu kesepakatan, yang berisi sebagai berikut:
1.      Inggris berjanji bahwa di antara tentara mereka tidak terdapat Angakatan Perang Belanda
2.      Kedua belah pihak akan bekerja sama untuk menjamin keamanan dan ketentraman
3.      Akan segera dibentuk “ Kontact Bureau” (Kontak Biro) agar kerjasama terlaksana sebaik-baiknya
4.      Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang
Berdasarkan kesepakatan di atas akhirnya pihak RI mengizinkan tentara Inggris memasuki kota Surabaya, dengan syarat hanya objek-objek tertentu yang boleh di duduki oleh tentara Inggris, seperti kamp-kamp tawanan. Sehari setelah terjadinya kesepakatan, ternyata pihak Inggris mengingkari janjinya. Pada tanggal 26 Oktober 1945 malam satu pleton dari Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw, melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok untuk membebaskan Kolonel Huiyer, seorang Kolonel Angkatan Laut Belanda dan kawan-kawannya. Tindakan Inggris ini dilanjutkan dengan menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak, Kantor Pos Besar, Gedung Internatio, dan objek vital lainnya pada keesokakan harinya. Pada tanggal 27 Oktober 1945 pukul 11.00, pesawat terbang Inggris menyebarkan pamlet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata-senjata yang dirampas dari Jepang. Pemerintah RI mengkonfirmasi perihal pamlet tersebut kepada Mallaby. Tetapi Malllaby mengaku tidak mengetahui perihal pamlet tersebut, tetapi ia mengatakan akan tetap melaksanakan isi pamlet tersebut sekalipun telah ada kesepakatan dengan pemerintah RI sebelumnya. Sikap Mallaby ini menghilangkan kepercayaan pemerintah RI terhadapnyanya.
Pemuda dan rakyat menganggap pelepasan Huyer ada hubungannya dengan penyebaran pamlet.[2] Karena itu kecurigaan terhadap Inggris sebagai kaki tangan NICA semakin menjadi-jadi.  Keadaan menjadi semakin tegang dengan adanya plakat-plakat yang isinya senada dengan selebaran. Pemuda dan rakyat Surabaya sudah bertekad memepertahankan diri: “Sadumuk bathuk senyari bumi tohi pati” (lebih baik mati terhormat dari pada hidup menanggung malu). Arek arek Surabaya menganggap kemerdekaan dalam bahaya, karena itu mereka sesuai dengan nama kota asal harus : “sura ing baya” (berani menhadapi bahaya). Mallaby dengan 6000 pasukannya terkurung oleh 120.000 pemuda dan rakyat dengan berbagai senjata. Hal ini jelas menyulitkan pihak Inggris. Kesulitan lain: mereka belum mengenal medan pertempuran. Bantuan dari tempat lain tidak dapat juga diharapkan karena pertempuran berkobar ditiap daerah. Jika keadaan ini dibiarkan terus berlangsung maka kehancuran di pihak Inggris tidak dapat di hindari kecuali ada seseorang yang dapat meredakan kemarahan rakyat. Maka Jendral Howthorn meminta bantuan Soekarno untuk meredakan kemarahan rakyat yang jika di biarkan dapat menghancurkan pasukan Inggris dengan sangat mudah.
Maka atas prakarsa Soekarno –Hatta dapatlah tercapai suatu persetujuan antara pihak Inggris  yang diwakili Mallaby dan Hawthorn dengan pemuda dan rakyat Surabaya yang diwakili oleh Sudirman, Suryo, Mustopo, Sungkono dan Sutomo.
Isi Persetujuan
1.      Sekutu akan menarik diri ke Tanjung Perak dan Darmo
2.      Sekutu diizinkan daerah lain yang dikuasai oleh pemuda dan rakyat Indonesia (Republik) hanya untuk mengangku interniran dari kamp ke pelabuhan
3.      Pertukaran tawanan
4.      Komisi Kontak yang dibentuk waktu pendaratan Mallaby diaktifkan kembali dan ditaati
5.      Patrol bersama akan diadakan di daerah-daerah yang peka
6.      Pamphlet Hawthorn dibatalkan, pemuda dan rakyat Indonesia berhak mempersanjai diri.
Tetapi pada sore harinya pertempuran berkobar lagi. Menurut Nasution pertempuran berkobar lagi karena pasukan Inggris tidak mau menarik diri segera kedalam daerah yang telah disediakan untuk mereka.[3]Dalam pertempuran ini Mallaby terbunuh. Kematiannya menimbulkan kemarahan Jendral Christison Panglima AFNEI. Dalam suatu maklumat pada tanggal 31 Oktober, ia memerintahkan kaum pejuang untuk menyerah kepada Inggris. Kalaw tidak, ia akan mengerahkan seluruh pasukannya baik darat, laut, maupun udara yang dilengkapi dengan senjata modren untuk menghancurkan para pejuang.  Pada saat yang sama pasukan Mansergh (Divisi 5) akan segera tiba di Surabaya.
Untuk menentukan sikap terhadap ultimatum ini para pemimpin di Surabaya mengadakan pertemuan. Mereka berusaha menghubungi Presiden Soekarno untuk meminta intruksi mengenai tindakan yang akan diambil, yaitu menerima atau menolak ultimatum. Namun, mereka hanya berhasil menghubungi Mentri Luar Negeri Mr. Ahmad Subarjo. Mentri Luar Negeri mengatakan untuk menolak ultimatum tersebut kepada rakyat Surabaya. Karena ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Rakyat bertekad untuk mempertahankan kemerdekaan secara mati-matian. Peristiwa 10 November ini diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan oleh bangsa Indonesia untuk mengenang keberanian rakyat Surabaya.
2.      Pertempuran Ambarawa
Pertempuran Ambarawa terjadi, pada bulan November hingga pertengahan Desember. Pertempuran diawali ketika pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu dibawah pimpinan Brigadir Jendral Bethel mendarat di Semarang.[4] Tentara sekutu pada waktu itu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan rakyat Indonesia, tetapi hanya mengurus tawanan perang. Pada awalnya keberadaan tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah di sambut baik oleh rakyat Semarang. Tetapi kebaikan rakyat Semarang tidak dibalas setimpal oleh tentara sekutu. Karena mereka membebaskan secara sepihak  para interniran Belanda di Magelang. Akibatnya timbul insiden bersenjata di Magelang, yang meluas menjadi pertempuran antara Sekutu dan NICA dengan pasukan Indonesia. Maka dilakukan perundingan antara Presiden Soekarno dan Brigadir Jendral Bethel sebagai penyelesaiannya. Setelah perundingan selesai dilakukan secara diam-diam tentara sekutu pergi meninggalkan Magelang dan Mundur ke Ambara.
Gerakan mundur mereka, berhasil ditahan oleh pasukan AM di bawah pimpinan Sastrodiharjo yang memperkuat pasukan Ambara, Suruh dan Surakarta. Begitu pula ketika mundur ke Desa Ngipik, tentara sekutu kembali dihadang oleh Bataliyon Satu Surjosumpeno. Pada saat pengunduran ini tentara sekutu mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa, yang menewaskan Komandan Resimen Banyumas, Letnan Kolonel Isdiman, ketika sedang berusaha membebaskan kedua desa tersebut.
Sementara itu di saat terjadi pertempuran di desa sekitar Ambarawa, di Ambara terjadi insiden bersenjata antara rakyat dan tentara sekutu. Insiden ini meluas menjadi pertempuran di sepanjang rel kereta api yang membelah kota Ambarawa. Dalam pertempuran ini pasukan Indonesia  membentuk jajaran pertahanan sepanjang rel sebelah utara, sedangkan tentara sekutu bertahan di tangsi-tangsi militer sebelah selatan rel. pada tanggal 23 November 1945 mulai berlangsung tembak menembak antara kedua pasukan. Tentara sekutu bertahan di komplek gereja dan perkuburan Belanda di jalan Marga Agung. Mereka mengarahkan tawanan –tawanan Jepang yang berusaha menyusup ke wilayah yang diduduki pasukan Indonesia, karena itu pasukan Indonesia meninggalkan kedudukannya yang disana dan pindah ke Bedono. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia kembali melancarkan serangan secara serentak. Pertempuran berakhir pada tanggal 16 Desember 1945 setelah pasukan sekutu berhasil dihalau mundur ke  Semarang.  
3.      Pertempuran Medan Area
Pertempuran ini terjadi pada tanggal 13 oktober 1945 dikota Medan. Pertempuran ini merupakan pertempuran pertama yang terjadi di Medan antara pemuda yang ingin mempertahankan kedaulatan RI melawan pasukan Belanda yang membonceng tentara sekutu.[5] Setelah berita proklamasi sampai di Medan, pada tanggal 27 Agustus 1945, para pemuda yang di pelopori oleh seorang tentara sukarela pada zaman pendudukan Jepang, Ahmad Tahir segera membentuk Barisan Pemuda Indonesia pada tanggal 13 September 1945. Mereka melakukan pengambil alihan gedung-gedung pemerintah dan merebut senjata-senjata dari tangan Jepang pada tanggal 4 Oktober 1945. di tengah kegiatan perebutan senjata dari tangan Jepang, pada tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jendral T.E.D Kelly, tentara NICA yang membonceng tentara sekutu mendarat di kota Medan. Sebelum itu, di bawah pimpinan Westerling Belanda telah mendaratkan suatu kelompok komando yang kemudian melakukan ke kacauan di Medan.
Dalam menghadapi kedatangan Belanda, para pemuda segera membentuk Devisi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di kota Medan. Pada tanggal 13 Oktober 1945 pecah pertempuran pertama antara para pemuda dengan pasukan Belanda yang dikenal sebagai “Pertempuran Medan Area”. Diawali pertempuran antara pemuda dengan pasukan Belanda yang menjalar ke seluruh kota Medan. Dalam perkembangan selanjutnya tentara sekutu di Medan mengeluarkan maklumat yang berisi larangan rakyat untuk membawa senjata dan menyerukan agar semua senjata yang ada diserahkan kepada tentara sekutu pada tanggal 18 Oktober 1945. Tetapi malumat itu tidak diindahkan rakyat Medan. Akhirnya tetara sekutu melancarkan serangan militer besar-besaran terhadap kota Medan pada tanggal 10 Desember 1945. Hampir seluruh kota Medan menjadi sasaran sekutu yang menelan banyak korban dari kedua belah pihak.

4.      Pertempuran Padang dan Sekitarnya
Pada tanggal 13 Oktober 1945, pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigadier Hutchinson mendarat di Teluk Bayur. Hutchinson mengadakan pertemuan dengan pemerintah RI di Sumatra Barat, ia mengatakan bahwa pasukannya hanya bertugas menjalankan tugas-tugas sekutu, mereka tidak akan mencampuri urusan pemerintahan dan akan berkonsultasi dengan pemerintahan RI sebelum melakukan tindakan. Kesepakatan yang telah dicapai dalam pertemuan tersebut tidak seluruhnya ditaati Inggris. Mereka menggeledah rumah-rumah penduduk untuk mencari senjata, mengobrak-abrik kantor Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) yang mereka curigai sebagai pusat kegiatan pemuda. Orang- orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tahanan, mereka persenjatai. Dengan perlindungan Inggris, bekas tawanan ini menduduki secara paksa gedung sekolah Teknik di simpang Haru, bahkan memukuli kepala sekolahnya.
Tindakan orang-orang Belanda ini dibalas oleh TKR dan para pemuda melakukan serangan pada tangggal 17 November 1945. Sebagai balasan terhadap serangan itu, Inggris menggeledah rumah-rumah di sekitar Simpang Haru, bahkan ada yang dibakar. Beberapa orang pemuda mereka tangkap  dan dimasukkan ke penjara. Insiden yang berdampak semakin luas terjadi pada tanggal 5 Desember 1945. Seorang perwira Inggris, Mayor Anderson dan seorang anggota Palang Merah Sekutu, Miss Allingham, ditemukan terbunuh di dekat pemandian Sungai Barameh, kira-kira sebelas kilometer di selatan kota Padang. Inggris melakukan pembalasan yang tidak kepalang tanggung, membakar tiga kampung dekat terjadinya peristiwa itu, menyerbu pos TKR yang meyebabkan beberapa TKR tewas, dan membunuh 12 orang penduduk.
Pertempuran yang cukup besar antara pasukan Inggris dan pasukan Indonesia terjadi pada tanggal 21 Februari 1946 di Rimbo Kaluang. Pasuakan TRI di bawah pimpinan Ahmad Husein, dengan bantuan laskar, berhasil menghacurkan beberapa pos pertahanan Inggris dan membongkar gudang senjata. Sesudah itu terjadi lagi beberapa serangan malam sehingga Inggris menarik pasukannya dari Rimbo Bujang. Serangan ini dilancarkan dari Kuranji sehingga Inggris menyebut pasukan ini dengan istilah The Tiger of Kuranji (Harimau Kuranji).
Pada tanggal 14 Juni 1946 pasukan Inggris menyerang Batu Busuak untuk membebaskan kaki tangan mereka yang di tangkap oleh pasukan TRI. Pihak TRI yang sudah mengetahui serangan tersebut, mengatur siasat dengan dengan membiarkan pasukan Inggris memasuki Batu Busuak. Dalam pertempuran ini 13 anggota TRI gugur dan puluhan orang mengalami luka-luka.
Daerah-daerah di sekitar Simpang Haru merupakan medan yang cukup panas. Selama tiga hari dari tanggal 7 sampai 9 Juli 1946 pasukan TRI dan laskar melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di tempat ini. Pada mulanya pasukan Indonesia hanya melancarkan serangan malam dan paginya mereka mundur ke basis mereka. Pada hari ketiga terjadi pertempuran jarak dekat. Akhirnya Simpang Haru ditinggalkan Inggris dengan korban beberapa serdadunya tewas dan sejumlah senjata ringan jatuh ke tangan TRI.
Tugas Inggris untuk melucuti senjata Jepang, membebaskan tawanan, dan memulangkan orang Jepang ke negeri mereka, sudah selesai pada bulan Juni 1946. Namun, mereka tetap bertahan di Padang menunggu kesiapan pasukan Belanda untuk mengambil alaih kedudukan mereka.

5.       Pertempuran Bandung
Pasukan sekutu Inggris memasuki kota Bandung pada pertengahan Oktober 1945. Sama halnya dengan kota-kota lain, di Bandung pasukan-pasukan Inggris dan NICA melakukan teror terhadap rakyat sehingga terjadi pertemburan.
Pada bulan November 1945, pasukan NICA semakin merajalela di Bandung. Setelah masuknya tentara sekutu (Inggris dan Gurkha), NICA memanfaatkan situasi ini untuk mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Tetapi semangat juang rakyat, para pemuda yang tergabung dalam TKR, laskar-laskar dan badan-badan perjuangan semakin berkobar. Pertempuran demi pertempuran terus terjadi di Bandung. Selain dari pertempuran, kota Bandung juga terkena bencana banjir besar. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 25 November 1945, dan mengakibatkan kota Bandung di belah menjadi dua, yaitu pasukan sekutu menduduki daerah Bandung Utara dan bagian Selatan merupakan daerah Republik.
Sesuai dengan garis politik diplomasi, pihak Republik mengosongkan daerah Bandung Utara. Tetapi karena sekutu menuntut pengosongan sejauh sebelas kilometer dari Bandung Selatan, maka meletuslah pertempuran dan aksi bumi hangus di segenap penjuru kota. Kota Bandung terbakar hebat dari batas timur Cicadas sampai batas barat Andir. Sebanyak satu juta jiwa penduduknya menyingkir keluar kota, pengungsian besar-besaran memadati jalan. Pada tanggal 23 dan 24 maret 1946 mereka meninggalkan Bandung yang telah menjadi lautan api. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam lagu “Halo-halo Bandung”. Lagu ini menyatakan Bandung sebagai kota yang telah membuktikan kepahlawanan para pemuda dan pejuang membela kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.



[1] Djoened, Marwati & Nugroho Notosusanto. 2008. SNI VI. Jakarta : Balai Pustaka hlm.187
[2] Moerdjanto, G. 1992. INDONESIA ABAD KE-20 ( Hari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati ). Yogyakarta : Penerbit Kanisius hlm.115
[3] Ibid., hlm 116
[4]  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. Terminologi Sejarah Indonesia. Jakarta : Depdikbud hlm. 79
[5] Ibid., hlm. 87 

Tatanan Kelengkapan Pembentukan Negara

Tatanan Kelengkapan Pembentukan Negara

Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 kesibukan para pemimpin bangsa adalah  membentuk dan mengatur tatanan kenegaraan sebagaimana layaknya suatu negara merdeka. Karena pada saat itu Indonesia belum memiliki alat kelengkapan negara, seperti presiden, konstitusi, menteri, gubernur, tentara kebangsaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, sehari setelah proklamasi kemerdekaan indonesia PPKI langsung mengadakan sidang untuk membentuk beberapa kelengkapan negara. Pada waktu itu Soekarno dan Hatta, merencanakan menambah sembilan orang lagi  anggota baru yang terdiri dari para pemuda, seperti Chairul Saleh dan Sukarni dan wikana. Namun, setelah terjadi pembicaraan antara Hatta dan pemuda, para pemuda memutuskan untuk meninggalkan tempat, golongan muda itu kurang berkenan karena mereka masih menganggap PPKI adalah bentukan Jepang. Dalam upaya membentuk tatanan kelengakapan Negara PPKI mengadakan sidang sebanyak 3 kali, Sidang-sidang PPKI tersebut adalah sebagai berikut:
1.      Sidang Pertama PPKI (18 Agustus 1945)
Rapat pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dilaksanakan di Pejambon Jakarta yang sekarang menjadi gedung Departemen Luar Negeri. Sidang pertama PPKI membahas tentang
1)      Pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945
Sebelum rapat di mulai, Soekarno dan Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, K.H.Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr.Teuku Mohammad Hassan untuk mengkaji kembali rancangan pembukaan UUD. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta yang dibuat pada 22 Juni 1945, khususnya berkaitan dengan kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya”. hal itu disebabkan karena pemeluk agama lain merasa keberatan dalam kalimat tersebut. Dengan dipimpin oleh Hatta akhirnya Dalam waktu 15 menit rapat yang dipimpin oleh bung Hatta berhasil mencapai kata sepakat untuk mengubah kalimat itu menjadi “ ketuhanan yang maha Esa”.[1] Bab 2, Pasal 6, UUD 1945 yang sebelumnya berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” diubah menjadi “Presiden adalah orang Indonesia asli.
Setelah bertukar pikiran itu rapat pleno PPKI dibuka pukul 11.30 yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Rapat dihadiri oleh 27 orang anggota. Soekarno membuka rapat dengan pidato singkat. Rapat pertama ini berjalan lancer. Pembahasan masalah rancangan pembukaan dan UUD yang telah disiapkan oleh Badan Penelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia berhasil dibahas dalam waktu kurang dari dua jam dan disepakati bersama rancangan Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian sidang di skor satu jam. Dan selanjutnya pada awal rapat kedua ini Soekarno hanya mengumumkan 6 anggota baru yaitu wiranatakusumah, ki hajar dewantara, Mr. Kasman singodimejo, sayuti melik, Mr. Iwa kusumasumantri, dan Mr. Ahmad soebardjo.
2)      Pengangkatan Presiden Dan Wakil Presiden
Oto Iskandar Dinata mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Ia mengajukan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Usulan tersebut disetujui oleh para hadirin, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu indonesia raya. Setelah pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut sidang meneruskan acara membahas pasal-pasal rancangan aturan peralihan dan aturan tambahan.
3)      Sebelum terbentuknya MPR dan DPR, pekerjaan presiden untuk sementara dibantu oleh Komite Nasional
Dengan demikian pada tanggal 18 agustus 1945 bangsa Indonesia memperoleh landasan kehidupan bernegara yang meliputi dasar Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan pembukaan UUD 5 tersebut mengandung dasar Negara kita yaitu pancasila.
Sebelum rapat pertama ini ditutup presiden Soekarno menunjuk Sembilan orang anggota panitia kecil yang ditugasi untuk menyusun rancangan yang berisi hal-hal yang meminta perhatian mendesak yakni pembagian wilayah Negara, kepolisian, tentara kebangsaan dan perekonomian. Mereka adalah Otto Iskandar Dinata, Subardjo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Wiranatahakusumah, Dr. Amir A.A.Hamidan, Dr. Ratulangi dan ketut Pudja.[2]
2.      Sidang kedua PPKI (19 Agustus 1945)
Rapat dilanjutkan pada hari minggu  jam 10.00 pagi. Acara pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Oto iskandar Dinata. Sebelum acara dimulai, Ir. Soekarno yang sudah menjadi presiden menunjuk Ahmad Subardjo, Soetardjo Kartohadikoesoemo, dan Kasman untuk membentuk panitia kecil yang akan membicarakan bentuk departemen dan bukan personalianya. Hasil rapat tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut:
1)      Pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi beserta gubernurnya dan dua daerah istimewa yaitu:
a)      Jawa Barat : Sutardjo Kartohadikusumo
b)      Jawa Tengah : R. Panji Soeroso
c)      Jawa Timur : R.A Soerjo
d)      Kalimantan : Ir. Mohammad Noor
e)      Sulawesi : Dr. Sam Ratulangi
f)       Maluku : Mr. J. Latuharhary
g)      Sunda Kecil : Mr. I Gusti Ketut Pudja
h)       Sumatera : Mr. Teuku Moh. Hasan
i)        Dua daerah istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta
2) Menetapkan 12 kementrian Yaitu:
Departemen Dalam Negeri  Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, Departemen Kemakmuran,  Departemen Kesehatan, Departemen Pengajaran, Pendidikan Dan Kebudayaan,  Departemen Sosial, Departemen Pertahanan, Departemen Perhubungan, Departemen Penerangan, Departemen Pekerjaan Umum.
Panitia kecil juga mengusulkan Adanya Komite Nasional (Daerah). Urusan kepolisian oleh panitia kecil dimasukkan kedalam Departemen Dalam Negeri. Sesuai dengan usulan sidang Presiden Soekarno menunjuk Abdul khadir, Kasman Singodimedjo dan Oto iskandar Dinata untuk mempersiapkan pembentukan tentara kebangsaan. Abdul khadir ditunjuk sebagai ketuanya. Pada malam harinya dijalan Gambir Selatan Presiden Soekarno, Moh. Hatta, R. Otto Iskandardinata, Soekardjo Wirjopranoto, Sartono, Suwirjo, Buntara, A.G. Pringgodigdo dan dr. Tadjudin juga berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan menjadi anggota  Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) disepakati bahwa  anggota KNIP berjumah 60 orang.
Berdasarkan sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 pada tanggal 12 September 1946 dibentuklah Kabinet Presidensil (Kabinet RI I) dengan 12 departemen dengan 5 menteri negara. Susunan kabinet presidensil I adalah sebagai berikut:
a)      Menteri dalam negeri           : R.A.A wiranata kusumah
b)      Menteri Luar Negeri             : Mr. Ahmad Soebardjo
c)       Menteri Kehakiman              : Prof. Dr. Soepomo, SH
d)     Menteri kemakmuran           : Ir. D.P Surahman
e)       Menteri Keuangan                : Mr. A. A Maramis
f)       Menteri kesehatan                : dr. R. Boentaran M
g)      Menteri pengajaran              : Ki hajar dewantara
h)      Menteri Sosial                      : Mr. Iwa kusumasumantri
i)        Menteri penerangan             : Mr. Amir syarifudin
j)        Menteri perhubungan           : R. Abikusno Tjokrosujoso
k)      Menteri Keamanan rakyat    : Soeprijadi
l)        Menteri pekerjaan umum      : R. Abikusno Tjokrosujoso
m)    Menteri Negara                     : KH. Wachid Hasjim
n)      Menteri Negara                     : Dr. M Amir
o)       Menteri Negara                     : MR. R. M. Sartono
p)      Menteri Negara                     : R. Otto iskandardinata
q)      Menteri Negara                     : MR. A.A. Maramis
Disamping itu juga diangkat sejumlah pejabat tinggi negara sebagai berikut:
a)      Ketua Mahkamah Agung      : Dr. Mr. Kusumaatmaja
b)       Jaksa Agung                              : Mr. Gatot Tarunamihardja
c)      Sekretaris Negara                  : Mr. A. G. Pringgodigdo
d)      Juru Bicara Negara                : Sukardjo wirjopranoto

3.      Sidang ketiga (22 Agustus 1945)
Rapat PPKI dilanjutkan pada tanggal 22 Agustus, dalam rapat ini diputuskan tiga persoalan pokok yang sudah dibahas dalam rapat-rapat sebelumnya, yakni:
1). Pembentukan Komite Nasional
Komite nasional akan dibentuk di tingkat pusat dan Daerah. Tujuan komite dijelaskan oleh presiden Soekarno antara lain untuk mempersatukan semua lapisan dan bidang pekerjaan agar tercapai kesatuan nasional yang erat dan utuh, membantu menentramkan rakyat dan melindungi keamanan serta membantu para pemimpin untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945, aggotanya berjumlah 137 orang dan Kasman Singodimejo dianggkat sebagai ketua. Pembentukan KNIP dengan cepat di ikuti oleh pembentukan KNI Daerah. Sejak awal sepetember  1945 sudah terbentuk diberbagai daerah dari tingkat keresidenan sampai tingkat desa.
Awalnya KNIP hanya merupakan lembaga pembantu esksekutif. Tanggal 16 0ktober 1945 wakil presiden Hatta mengeluarkan maklumat X (eks) yang menyatakan bahwa sebelum MPR dan DPR terbentuk KNIP diberi kekuasaan Legislatif  dan ikut serta menentukan garis-garis besar haluan Negara dan juga tugas sehari-hari KNIP dijalankan oleh Badan Pekerja (BP KNIP). Pada tanggal 30 Oktober 1945 BP-KNIP mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai-partai politik sebagai sarana penyaluran berbagai aspirasi dan paham yang berkembang di masyarakat. Pemerintah mengeluarkan maklumat tanggal 3 November 1945. Isi maklumat ini adalah: “Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin kejalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat”.
Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah menyetui usulan BP-KNIP untuk mengubah bentuk kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer. Persetujuan pemerintah terebut diumumkan melalui Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang berbunyi: “Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah, tanggung jawab adalah didalam tangan menteri”.
Sejak tanggal 14 November 1945 Indonesia menggunakan sistem Kabinet Parlementer dengan Perdana Menteri pertamanya yaitu Sutan Syahrir. Bangsa Indonesia mengharapkan sistem pemerintahan Demokrasi dimana cirinya adalah adanya DPR (parlemen) yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Jika menggunakan kabinet presidentil maka presiden berperan sebagai pemimpin kabinet dan kabinet bertanggungjawab kepada presiden. Tetapi jika menggunakan kabinet Parlementer maka presiden bertanggungjawab kepada parlemen (KNIP). Kabinet Parlementer ini terbentuk karena memang sebenarnya direncanakan oleh KNIP. Dimana “kabinet (menteri) bertanggungjawab langsung kepada KNIP (parlemen) dengan kekuasaan legislatifnya. Selain itu tujuan dibentuk kabinet Parlementer adalah untuk mengurangi peranan presiden yang dianggap terlalu besar.

2). Pembentukan Partai Nasional Indonesia
PNI dimaksudkan sebagai wadah  untuk memperkuat persatuan bangsa, memperbesar rasa cinta, setia dan bakti kepada tanah air. Presiden Soekarno mengatakan bahwa PNI akan menjadi motor perjuangan rakyat dalam segala urusan lapangan. Namun akhirnya partai ini dibubarkan 31 Agustus Karena banyak pihak yang tidak setuju karena sebagain besar anggota partai ini adalah orang yang dahulu duduk dalam organisasi Jepang dan juga partai ini tidak mewakili segenap golongan dalam masyarakat.

3.) Pembentukan Badan Keamanan Rakyat
BKR bertugas sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah dibawah Koordinasi Komite Nasional Indonesia Setempat. Pembentukan BKR ini di umumkan presiden Soekarno pad atanggla 23 Agustus. Presiden mengumumkan  agar para bekas tentara peta, heiho dan pemuda-pemuda lain memasuki BKR sambil menuggu di bentuknya tentara kebangsaan. DiJakarta terbentuk BKR pusat yang diketuai oleh  Kasman Singodimedjo ynag dimkasudkan sebagi kordinator dan pengendali BKR-BKR daerah.
Namun sebagian para pemuda tidak puas dengan pembentukan BKR. Para pemuda yang telah membentuk kelompok-kelompok politik yang  besar perannya dalalm mencetuskan proklamasi menginginka di bentuknya tentara nasional. Mereka kemudian membentuk badan-badan perjuangan yang kemudian memyatukan diri dalam sebuah komite Van Aksi ynag bermarkas di jalan menteng 31 dibawah pimpinan Adam malik, sukarni, Chaerul Shaleh, dan lain-lain. Kemudian badan-badan perjuangan juga terbentuk di jawa, Sumatra, sulwesi selatan dan pulau lainnya yang menaungi banyak  badan-badan perjuangan.
Melihat hal ini pada tanggal 5 Oktober bekas mayor KNIL R. Urip sumuhardjo dipanggil oleh pemerintah keJakarta dan menerima keputusan untuk pembentukan tentara keamanan rakyat atau TKR, dia dingkat menjadi kepala Staf umum yang diberi kuasa untuk mengangkat anggota-angotanya.[3] Dipulau jawa terbentuk 10 divisi dan di sumtra 6 divisi. Awalnya sebagai pimpinan di tunjuk Soprijadi sebagai ketua, Akan tetapi, Supriyadi yang telah ditunjuk sebagai pimpinan tertinggi TKR belum juga muncul dia diperkirakan sudah dibunuh Jepang, sehingga di kalangan TKR merasa perlu segera mengisi kekosongan tersebut. Dalam konferensi TKR di Jogjakarta pada tanggal 12 November 1945, Kolonel Soedirman, Panglima Divisi V Banyumas terpilih menjadi pimpinan tertinggi TKR. Terpilihnya jendral sudirman merupkan titik tolak perkembangan organisasi kekuatan pertahanan keamanan.
Dalam perkembangannya TKR berubah nama menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) pada bulan januari 1946. Soedirman berpendapat bahwa TRI adalah tentara nasional tentara nasional dan tentara rakyat yanag percaya kepada kekuatan sendiri tampa mengharap bantuan dari luar negeri. Pada bulan Juni 1947 TRI berubah menjadi Tentata Nasional Indonesia  yaitu tentara yang bukan semata-mata alat Negara atau pemerintah melainkan alat rakyat, alat revolusi dan alat bangsa Indonesia.




[1] Marwati Djoened. 2008. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka.hlm 158-159
[2] ibid
[3] Lihat A. H. Nasution.1977. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 2. Bandung: Angkasa. Hlm: 213